Mau Aman, Setor Dulu ke Oknum

Parkir ilegal bukan hal baru. Khususnya di Ibu Kota Jakarta, hal ini sudah sejak lama ada dan malah dibiarkan terus berlangsung.

Yang jadi pertanyaan, kenapa parkir ilegal ini aman-aman saja. Padahal jelas-jelas parkir ilegal yang bisa meraup hampir Rp11 miliar per tahun itu menyebabkan “kebocoran” retribusi parkir (resmi) di DKI Jakarta.

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro sempat mengkalkulasi pendapatan resmi dari retribusi parkir di DKI Jakarta sebesar Rp19 miliar lebih per tahun. Jika dikalkulasikan secara tepat, dan tidak ada kebocoran retribusi parkir maka pendapatan dari parkir di DKI Jakarta mencapai Rp1 triliun.

Penulis mencoba menelusuri apa penyebab lahan parkir ilegal ini begitu mulus dalam pengoperasiannya. Tapi sebelumnya, ada cerita singkat terkait lahan parkir ilegal.

Suatu malam, saya singgah di sebuah warung rokok di wilayah Jakarta Pusat. Saat itu saya lihat sebuah mobil patroli polisi berhenti, dan petugas itu pun keluar dari mobil lalu berbicara dengan seorang pria berseragam biru telur asin yang ada di pinggir jalan.

Beberapa lama kemudian, polisi tersebut kembali ke dalam mobil sambil membawa beberapa bungkus rokok kretek dan sejumlah uang receh. Ketika ditanya perihal keberadaan polisi tersebut, pria tersebut menjawab ringan. ”Biasalah Bang setoran rutin,” singkatnya pada okezone, sambil berlalu.

Pemandangan tersebut dapat kita jumpai hampir di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Beberapa kantor ekspedisi pun sering didatangi oknum. Mereka mengutip. parkir yang cukup besar. Namun kebanyakan, pengelola ekspedisi menyetornya tiap minggu.

Seperti yang terjadi di Jakarta Pusat. Hampir tengah malam, berjejer truk berukuran besar yang memberikan “setoran” kepada oknum kepolisian tersebut.

Menurut Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan, “setoran” untuk oknum kepolisian itu hal biasa. “Bukan hanya polisi, Satpol PP dan oknum yang lain juga dapat,” tegasnya kepada okezone, belum lama ini.

Menurut Tigor, besarnya setoran yang diberikan para juru parkir (jukir) kepada oknum bervariasi, antara Rp50 ribu hingga Rp260 ribu per bulannya. “Kami juga tagih janji Pemda yang rencananya akan menertibkan parkir liar,” ujar pria yang juga membuat buku Politik Perparkiran Jakarta.

Secara terpisah Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, sistem manajemen parkir di DKI Jakarta harus diperbaiki.

”Ada yang lost dari retribusi parkir yang seharusnya dioptimalkan sehingga harus diperbaiki,” ucapnya kepada okezone.

Andyka memaparkan, lebih dari Rp11 miliar retribusi parkir legal “hilang” per tahunnya. Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, setiap tahun sektor parkir tidak mampu mencapai angka tersebut bahkan kerap kurang dari target yang tahun yaitu Rp22,4 miliar.

Kehilangan ini dianggap sebagai sebuah kebocoran restribusi parkir. Parahnya, kebocoran ini seperti sudah “berakar” di kalangan masyarakat.

Kepala UPT Parkir Dishub DKI Jakarta, Benjamin Bukit mengatakan, sejak dulu parkir ilegal bukan cerita lama lagi. “BPK juga sudah menemukannya,” ujarnya ketika ditemui okezone beberapa waktu lalu.

“Memang sudah karakter dan habit-nya seperti itu. Makanya setiap titik dibuat wajib setor sebagai kompensasinya,” tambahnya.

Namun Benyamin enggan mengomentari apakah ada sejumlah aliran dana dari retribusi parkir ilegal yang masuk ke kantong oknum setempat. ”Saya tidak bisa komenlah. Mungkin (ada),” ujarnya.

Terkait “setoran” terhadap oknum, okezone mencoba menkonfirmasi hal ini ke Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar. Saat ditanya akan isu tersebut, Boy dengan singkat membantah. “Polisi yang mana ya, nggak ada, nggak tahu tuh,” jawabnya sambil berlalu.
(lsi)
http://news.okezone.com/read/2010/10/18/338/383575/338/mau-aman-setor-dulu-ke-oknum