Diduga Terkait Bentrokan Polisi dengan Mahasiswa ; Kombes Gatta Baru Empat Bulan Tugas di Makassar ; Dirintelkam Polda Sulselbar Juga Diganti ; Kama Cappi sebagai Tersangka Rencana Pembakaran ; 3 Polisi Dibui
-Markas Besar (Mabes) Polri mencopot tiga pejabat di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar.
Mereka adalah Kapolwilbes Makassar Kombes Polisi Gatta Chaeruddin, Direktur Intelijen dan Kemanan (Dirintelkam) Polda Sulselbar Kombes Sugi Pamilih, dan Kapolresta Makassar Timur AKBP Mansyur.
Penggantian ketiga pejabat penting tersebut tertuang di dalam
Telegram Rahasia (TR) Kapolro bernomor STR/193/III/2010, Selasa (9/3). Diduga kuat
Penggantian tersebut diduga terkait dengan bentrokan antara polisi dengan mahasiswa selama tiga hari berturut-turut, pekan lalu. Bentrokan diawali dengan penyerbuan sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jl Botolempangan.
Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Adang Rochjana membenarkan adanya mutasi ketiga pejabat tersebut. Namuan dia mengaku tak mengetahui penyebab mutasi bagi ketiga pejabat yang belum lama bertugas di jabatannya masing-masing.
"Saya kira (mutasi) itu kebijakan pimpinan. Memang benar ada mutasi tapi bukan kapasitas saya memberikan komentar lebih jauh. Saya hanya bisa bersyukur Kota Makassar sudah kondusif," jelas mantan Wakapolda Jawa Tengah ini.
Baru Bertugas
Gatta baru empat bulan menjabat kapolwiltabes. Pria asli Sulsel ini selanjutnya mendapat jabatan baru sebagai Kepala Biro (Karo) Bina Mitra Polda Jawa Barat menggantikan Kombes Wasito Hadi Purnomo.
Jabatan Kapolwultabes Makassar selanjutnya akan diisi oleh Kombes Chairul Anwar yang saat ini bertugas di Bareskrim Mabes Polri.
Sedangkan Sugi yang juga baru beberapa bulan bertugas di Makassar ditarik ke Mabes Polri sebagai Analis Utama Baintelkam Polri. Sugi digantikan oleh Kombes Polisi Erwin Triwanto.
Ada pun AKBP ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Bimbingan Teknis Pusdalops Mabes Polri. Dia digantikan oleh AKBP Totok Lisdiarto yang kini tercatat sebagai Kepala Detasemen A Satuan Brimob Polda Sulselbar.
Satu pejabat lainnya yang juga ikut dalam gerbong mutasi ini adalah Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Tingkat II Ujung Pandang Kombes Polisi Didi Agus Mintadi yang diangkat menjadi Kabid Dokkes Polda Sumatra Utara.
Didi digantikan oleh AKBP Dr Purwadi yang kini menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Riau.
Kama Tersangka
Kapolda juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus kekerasan dan penyerangan di Wisma HMI Cabang Makassar, Jl Botolempangan.
Namun, kepastian tersebut juga masih menunggu hasil investigasi tim pencari fakta (TPF) kasus tersebut. "Nanti kita nunggu dari TPF. Kalau dari kita ada yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi perlu menunggu hasil TPF karena mereka juga ada tim hukum, PBHI, dan semua unsur. Supaya tidak melahirkan salah persepsi. Polemik lain dan jangan sampai ada plintiran-plintiran," kata Adang di kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Selasa (9/3).
Adang juga tidak menampik penetapan Kama Cappi sebagai tersangka dalam insiden tersebut. "Ya menurut saya itulah biang provokatornya. Kita akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perbedaan. Kita mau menyelesaikan masalah. Jangan penyelesaian masalah menimbulkan masalah. Karena ini perlu pemahaman dan pengertian. Karena itu step by step kita laksanakan," jelasnya.
Kemarin, Adang melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo di ruang kerja gubernur. Pertemuan berlangsung satu jam. Kedua petinggi di Sulsel ini membahas perkembangan situasi Kota Makassar yang sudah kondusif.
Secara khusus, Syahrul juga mengapresiasi aksi besar-besaran Senin (8/3) yang berlangsung damai. "Tadi saya berpesan agar jaga pencitraan. Tidak perlu ada martil, tidak perlu lagi ada yang dikatakan over. Mari kita ciptakan suasana. Adik-adik mahasiswa kita lihat kemarin dengan aksi damai. Sesuatu yang mereka perlihatkan luar biasa. Saya angkat dua jempol untuk HMI dan mahasiswa atas aksi simpatik yang telah dilakukan kemarin," jelas Syahrul.
Warga Sipil
Terkait keterlibatan warga sipil dalam penyerangan maupun bentrokan mahasiswa, pihak kepolisian, maupun masyarakat, akan melakukan evaluasi.
Sejumlah warga sipil "bersenjata" tertangkap kamera media televisi maupun media cetak turut memprovokasi warga maupun mahasiswa.
"Media dan kita semua belum bisa menentukan siapa orang itu. Dari mana dia. Kalau sudah bisa menunjukkan ini namanya dan di mana rumahnya, misalnya, akan langsung kita tindak," ujar kapolda.
Namun, Adang menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut termasuk dugaan keterlibatan warga sipil "bersenjata" dalam setiap insiden yang terjadi. "Oh jelas itu," tegasnya.
Adang menjelaskan pertemuannya tersebut untuk melaporkan kondisi dan situasi terakhir kepada gubernur sebagai penguasa wilayah.
"Saya bilang bahwa kita bersyukur dari pihak HMI, Badko, dan mahasiswa semua sudah kondusif dan rekan-rekan mahasiswa betul-betul konsekuen. Kita lihat aksinya kemarin sudah betul-betul damai. Tidak ada yang bermasalah yang menambah runyam kondisi Makassar," jelasnya.
Adang juga meminta pemprov melalui Syahrul untuk bisa memperhatikan aspek kesejahteraannya termasuk perbaikan fasilitas yang rusak bersama-sama pihak kepolisian.
Namun, Syahrul yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum memberikan sinyal. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengaku kondisi yang terjadi bukan hanya harus diselesaikan melalui pendekatan materi tetapi akar masalah dan persoalan harus benar-benar ditangani dengan baik.
"Saya belum bisa jawab itu. Saya kira ada juga keinginan kita bersama. Tetapi, yang harus banyak terlibat di situ pihak kepolisian. Bagimana melihat masalah. Karena bukan soal materi. Kan gampang itu. Gubernur tangani sekali itu selesai. Tetapi bukan itu. Saya mau lihat itu sebagai tanggungjawab utuh.
Saya tidak mau diinterpretasikan keberpihakan. Anda bisa pegang janji saya. Saya berjanji keberpihakan saya kepada rakyat dan kepentingan Sulsel," jelasnya sebelum naik di mobil Toyota Alphard DD 54 TU di kantor gubernur.
Disel
Sementara itu, tiga anggota Samapta Polwiltabes Makassar menjalani sidang etik, kemarin, di mapolwiltabes. Sidang berlangsung pukul 13.00-17.30 wita.
Dalam sidang tersebut, Kepala Unit (Kanit) Pengaduan Pelayanan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polwiltabes Makassar, AKP Djoko, sebagai penuntut membacakan tuntutan kepada AKP Eliasar, Briptu Sardi, dan Aiptu Kanapi.
Ketiganya dijerat pasal 4A Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara selama 21 hari di sel Provos Polwiltabes Makassar.
Mereka dikenai hukuman disiplin karena melakukan pemukulan terhadap sejumlah aktivis HMI Rabu (3/3) sesaat setelah terjadinya kericuhan di sekretariat HMI Cabang Makassar.
Sidang tersebut dipimpin Wakapolwiltabes AKBP Endi Sutendi didampingi Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Makassar, AKBP Dicki, dan Wakasat Reskrim Kompol M Nurdin.
Dalam proses persidangan dua aktivis HMI dihadirkan sebagi saksi. Mereka adalah Ketua Umum HMI Cabang Makassar Amal Sakti dan Sekretaris HMI Makassar, Jumadin.
Dihadapan ketua sidang, Akmal membenarakan bahwa pemukulan yang dilakukan sejumlah anggota Samapta Polwiltabes. "Bahkan saya juga dipukul," katanya dengan suara lantang
Kesaksian Amal juga diperkuat dengan tayangan siara salah satu televisi swasta yang saat kejadian merekam langsung aksi pemukulan yang mengakibatkan beberapa aktivis mahasiswa menjadi korban amukan polisi.
Jumadin juga membenarkan kasus pemulukan tersebut. Suasana dalam proses persidangan berjalan dengan lancar, selain perwira polisi beberapa aktivis HMI lainnya turut hadir.
PBHI
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Syamsuddin Radjab menjelaskan hasil temuannya dilapangan mengungkapkan kasus yang kericuhan yang terjadi di Makassar adalah hasil rekayasa pihak tertentu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Syamsuddin saat menggelar jumpa pers di Makassar, kemarin. Menurutnya beberapa indikasi rekayasa kerusuhan tersebut adalah, adanya rantai komado di internal kepolisian yang tidak diketahui oleh Kapolda Sulselbar.
Selain itu sejumlah warga yang melakukan pengrusakan terhadap sekertariat HMI Cabang Makassar adalah warga yang juga melempari mahasiswa baik di UIN dan UNM.
Temuan lainnya, oknum polisi dari Polsek Ujungpandang berinisial AR dari satuan intelkam yang mengakomodir warga melakukan penyerangan ke sekertariat HMI.
Yang paling ganjil menurut Syamsuddin, adalah adanya mantan resedivis yang berinisial AG yang ikut merusak sekertariat HMI dan ikut menyerang mahasiswa dalam aksi unjuk rasa, baik di UIN dan UNM.(cr6/ali/axa)
Tribun Timur
-Markas Besar (Mabes) Polri mencopot tiga pejabat di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar.
Mereka adalah Kapolwilbes Makassar Kombes Polisi Gatta Chaeruddin, Direktur Intelijen dan Kemanan (Dirintelkam) Polda Sulselbar Kombes Sugi Pamilih, dan Kapolresta Makassar Timur AKBP Mansyur.
Penggantian ketiga pejabat penting tersebut tertuang di dalam
Telegram Rahasia (TR) Kapolro bernomor STR/193/III/2010, Selasa (9/3). Diduga kuat
Penggantian tersebut diduga terkait dengan bentrokan antara polisi dengan mahasiswa selama tiga hari berturut-turut, pekan lalu. Bentrokan diawali dengan penyerbuan sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jl Botolempangan.
Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Adang Rochjana membenarkan adanya mutasi ketiga pejabat tersebut. Namuan dia mengaku tak mengetahui penyebab mutasi bagi ketiga pejabat yang belum lama bertugas di jabatannya masing-masing.
"Saya kira (mutasi) itu kebijakan pimpinan. Memang benar ada mutasi tapi bukan kapasitas saya memberikan komentar lebih jauh. Saya hanya bisa bersyukur Kota Makassar sudah kondusif," jelas mantan Wakapolda Jawa Tengah ini.
Baru Bertugas
Gatta baru empat bulan menjabat kapolwiltabes. Pria asli Sulsel ini selanjutnya mendapat jabatan baru sebagai Kepala Biro (Karo) Bina Mitra Polda Jawa Barat menggantikan Kombes Wasito Hadi Purnomo.
Jabatan Kapolwultabes Makassar selanjutnya akan diisi oleh Kombes Chairul Anwar yang saat ini bertugas di Bareskrim Mabes Polri.
Sedangkan Sugi yang juga baru beberapa bulan bertugas di Makassar ditarik ke Mabes Polri sebagai Analis Utama Baintelkam Polri. Sugi digantikan oleh Kombes Polisi Erwin Triwanto.
Ada pun AKBP ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Bimbingan Teknis Pusdalops Mabes Polri. Dia digantikan oleh AKBP Totok Lisdiarto yang kini tercatat sebagai Kepala Detasemen A Satuan Brimob Polda Sulselbar.
Satu pejabat lainnya yang juga ikut dalam gerbong mutasi ini adalah Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Tingkat II Ujung Pandang Kombes Polisi Didi Agus Mintadi yang diangkat menjadi Kabid Dokkes Polda Sumatra Utara.
Didi digantikan oleh AKBP Dr Purwadi yang kini menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Riau.
Kama Tersangka
Kapolda juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus kekerasan dan penyerangan di Wisma HMI Cabang Makassar, Jl Botolempangan.
Namun, kepastian tersebut juga masih menunggu hasil investigasi tim pencari fakta (TPF) kasus tersebut. "Nanti kita nunggu dari TPF. Kalau dari kita ada yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi perlu menunggu hasil TPF karena mereka juga ada tim hukum, PBHI, dan semua unsur. Supaya tidak melahirkan salah persepsi. Polemik lain dan jangan sampai ada plintiran-plintiran," kata Adang di kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Selasa (9/3).
Adang juga tidak menampik penetapan Kama Cappi sebagai tersangka dalam insiden tersebut. "Ya menurut saya itulah biang provokatornya. Kita akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perbedaan. Kita mau menyelesaikan masalah. Jangan penyelesaian masalah menimbulkan masalah. Karena ini perlu pemahaman dan pengertian. Karena itu step by step kita laksanakan," jelasnya.
Kemarin, Adang melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo di ruang kerja gubernur. Pertemuan berlangsung satu jam. Kedua petinggi di Sulsel ini membahas perkembangan situasi Kota Makassar yang sudah kondusif.
Secara khusus, Syahrul juga mengapresiasi aksi besar-besaran Senin (8/3) yang berlangsung damai. "Tadi saya berpesan agar jaga pencitraan. Tidak perlu ada martil, tidak perlu lagi ada yang dikatakan over. Mari kita ciptakan suasana. Adik-adik mahasiswa kita lihat kemarin dengan aksi damai. Sesuatu yang mereka perlihatkan luar biasa. Saya angkat dua jempol untuk HMI dan mahasiswa atas aksi simpatik yang telah dilakukan kemarin," jelas Syahrul.
Warga Sipil
Terkait keterlibatan warga sipil dalam penyerangan maupun bentrokan mahasiswa, pihak kepolisian, maupun masyarakat, akan melakukan evaluasi.
Sejumlah warga sipil "bersenjata" tertangkap kamera media televisi maupun media cetak turut memprovokasi warga maupun mahasiswa.
"Media dan kita semua belum bisa menentukan siapa orang itu. Dari mana dia. Kalau sudah bisa menunjukkan ini namanya dan di mana rumahnya, misalnya, akan langsung kita tindak," ujar kapolda.
Namun, Adang menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut termasuk dugaan keterlibatan warga sipil "bersenjata" dalam setiap insiden yang terjadi. "Oh jelas itu," tegasnya.
Adang menjelaskan pertemuannya tersebut untuk melaporkan kondisi dan situasi terakhir kepada gubernur sebagai penguasa wilayah.
"Saya bilang bahwa kita bersyukur dari pihak HMI, Badko, dan mahasiswa semua sudah kondusif dan rekan-rekan mahasiswa betul-betul konsekuen. Kita lihat aksinya kemarin sudah betul-betul damai. Tidak ada yang bermasalah yang menambah runyam kondisi Makassar," jelasnya.
Adang juga meminta pemprov melalui Syahrul untuk bisa memperhatikan aspek kesejahteraannya termasuk perbaikan fasilitas yang rusak bersama-sama pihak kepolisian.
Namun, Syahrul yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum memberikan sinyal. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengaku kondisi yang terjadi bukan hanya harus diselesaikan melalui pendekatan materi tetapi akar masalah dan persoalan harus benar-benar ditangani dengan baik.
"Saya belum bisa jawab itu. Saya kira ada juga keinginan kita bersama. Tetapi, yang harus banyak terlibat di situ pihak kepolisian. Bagimana melihat masalah. Karena bukan soal materi. Kan gampang itu. Gubernur tangani sekali itu selesai. Tetapi bukan itu. Saya mau lihat itu sebagai tanggungjawab utuh.
Saya tidak mau diinterpretasikan keberpihakan. Anda bisa pegang janji saya. Saya berjanji keberpihakan saya kepada rakyat dan kepentingan Sulsel," jelasnya sebelum naik di mobil Toyota Alphard DD 54 TU di kantor gubernur.
Disel
Sementara itu, tiga anggota Samapta Polwiltabes Makassar menjalani sidang etik, kemarin, di mapolwiltabes. Sidang berlangsung pukul 13.00-17.30 wita.
Dalam sidang tersebut, Kepala Unit (Kanit) Pengaduan Pelayanan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polwiltabes Makassar, AKP Djoko, sebagai penuntut membacakan tuntutan kepada AKP Eliasar, Briptu Sardi, dan Aiptu Kanapi.
Ketiganya dijerat pasal 4A Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara selama 21 hari di sel Provos Polwiltabes Makassar.
Mereka dikenai hukuman disiplin karena melakukan pemukulan terhadap sejumlah aktivis HMI Rabu (3/3) sesaat setelah terjadinya kericuhan di sekretariat HMI Cabang Makassar.
Sidang tersebut dipimpin Wakapolwiltabes AKBP Endi Sutendi didampingi Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Makassar, AKBP Dicki, dan Wakasat Reskrim Kompol M Nurdin.
Dalam proses persidangan dua aktivis HMI dihadirkan sebagi saksi. Mereka adalah Ketua Umum HMI Cabang Makassar Amal Sakti dan Sekretaris HMI Makassar, Jumadin.
Dihadapan ketua sidang, Akmal membenarakan bahwa pemukulan yang dilakukan sejumlah anggota Samapta Polwiltabes. "Bahkan saya juga dipukul," katanya dengan suara lantang
Kesaksian Amal juga diperkuat dengan tayangan siara salah satu televisi swasta yang saat kejadian merekam langsung aksi pemukulan yang mengakibatkan beberapa aktivis mahasiswa menjadi korban amukan polisi.
Jumadin juga membenarkan kasus pemulukan tersebut. Suasana dalam proses persidangan berjalan dengan lancar, selain perwira polisi beberapa aktivis HMI lainnya turut hadir.
PBHI
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Syamsuddin Radjab menjelaskan hasil temuannya dilapangan mengungkapkan kasus yang kericuhan yang terjadi di Makassar adalah hasil rekayasa pihak tertentu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Syamsuddin saat menggelar jumpa pers di Makassar, kemarin. Menurutnya beberapa indikasi rekayasa kerusuhan tersebut adalah, adanya rantai komado di internal kepolisian yang tidak diketahui oleh Kapolda Sulselbar.
Selain itu sejumlah warga yang melakukan pengrusakan terhadap sekertariat HMI Cabang Makassar adalah warga yang juga melempari mahasiswa baik di UIN dan UNM.
Temuan lainnya, oknum polisi dari Polsek Ujungpandang berinisial AR dari satuan intelkam yang mengakomodir warga melakukan penyerangan ke sekertariat HMI.
Yang paling ganjil menurut Syamsuddin, adalah adanya mantan resedivis yang berinisial AG yang ikut merusak sekertariat HMI dan ikut menyerang mahasiswa dalam aksi unjuk rasa, baik di UIN dan UNM.(cr6/ali/axa)
Tribun Timur
0 komentar:
Posting Komentar